Panduan Lengkap Pendaftaran Merek Dagang untuk Pemula: Prosedur, Biaya, dan Strategi Hukum

Membangun sebuah bisnis bukan hanya soal produk yang berkualitas atau strategi pemasaran yang masif. Salah satu fondasi terpenting yang sering kali terabaikan oleh para pengusaha pemula adalah perlindungan identitas bisnis melalui pendaftaran merek dagang. Tanpa perlindungan hukum yang sah, merek yang Anda bangun bertahun-tahun bisa saja diambil alih oleh pihak lain atau terjerat sengketa hukum yang merugikan secara finansial.

Daftar Isi

Definisi dan Dasar Hukum Merek
Prinsip First-to-File dalam Hukum Indonesia
Syarat dan Dokumen yang Diperlukan
Tahapan Prosedur Pendaftaran di DJKI
Mengapa Permohonan Merek Bisa Ditolak?
Biaya Resmi Pendaftaran Merek 2024

Apa Itu Merek dan Dasar Hukumnya?

Secara yuridis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Di Indonesia, pendaftaran merek diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek serta mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Memahami Prinsip First-to-File

Indonesia menganut sistem pendaftaran merek 'First-to-File'. Artinya, siapa yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dialah yang dianggap sebagai pemegang hak yang sah di mata hukum. Sistem ini berbeda dengan 'First-to-Use' yang dianut beberapa negara lain, di mana pengguna pertama (meski belum daftar) memiliki hak.

Implikasi dari prinsip ini sangat krusial: Jika Anda sudah menggunakan merek selama 10 tahun tetapi belum mendaftarkannya, dan ada pihak lain yang baru menggunakan merek tersebut kemarin namun langsung mendaftarkannya hari ini, maka pihak tersebutlah yang akan mendapatkan perlindungan hukum. Anda justru berisiko digugat karena dianggap melanggar merek pihak tersebut.

Syarat Pendaftaran Merek untuk Pemula

Sebelum mengajukan permohonan, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen-dokumen berikut:

Etiket/Label Merek: Gambar logo atau nama merek dalam format digital (JPG/PNG/PDF).
Tanda Tangan Pemohon: Bisa dalam bentuk pindaian (scan) tanda tangan.
Surat Pernyataan Kepemilikan: Dokumen yang menyatakan bahwa merek tersebut adalah benar milik Anda dan tidak meniru milik orang lain.
Identitas Diri: KTP untuk pemohon perorangan, atau Akta Pendirian dan SK Kemenkumham untuk badan hukum (PT/CV).
Surat Rekomendasi UKM (Opsional): Jika Anda mendaftar melalui jalur UMKM untuk mendapatkan tarif biaya yang lebih murah.

Tahapan Prosedur Pendaftaran Merek

Proses pendaftaran merek saat ini dilakukan secara daring (online) melalui portal resmi DJKI. Berikut adalah langkah-langkahnya:

Pemesanan Kode Billing: Lakukan registrasi akun di merek.dgip.go.id dan pesan kode billing sesuai jenis permohonan.
Pembayaran: Bayar biaya pendaftaran melalui bank persepsi (Simponi/MPN G2).
Pengisian Formulir Online: Isi data pemohon, data merek, dan pilih kelas barang/jasa yang sesuai dengan bisnis Anda.
Pemeriksaan Formalitas: DJKI akan mengecek kelengkapan administrasi selama kurang lebih 15 hari.
Masa Pengumuman (Publikasi): Merek Anda akan dipublikasikan di Berita Resmi Merek selama 2 bulan. Di fase ini, pihak ketiga bisa mengajukan keberatan (oposisi) jika merasa merek Anda mirip dengan miliknya.
Pemeriksaan Substantif: Jika tidak ada keberatan, pemeriksa merek akan meninjau apakah merek Anda layak didaftar berdasarkan kriteria hukum (tidak melanggar susila, tidak sama persis dengan merek lain, dll).
Penerbitan Sertifikat: Jika lolos semua tahapan, sertifikat merek akan diterbitkan secara elektronik.

Alasan Umum Merek Ditolak

Banyak pemula gagal karena merek mereka ditolak di tahap substantif. Penolakan terbagi menjadi dua kategori utama:

1. Alasan Absolut (Pasal 20 UU No. 20/2016)

Merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, atau kesusilaan. Selain itu, merek yang bersifat generik (misal: mendaftarkan kata 'Kopi' untuk produk kopi) atau hanya memuat keterangan produk (misal: 'Enak Sekali') juga akan ditolak.

2. Alasan Relatif (Pasal 21 UU No. 20/2016)

Merek ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang/jasa sejenis. Persamaan pada pokoknya mencakup kemiripan bunyi ucapan, kemiripan visual, atau kemiripan kesan.

Biaya Pendaftaran Merek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, biaya pendaftaran merek per kelas barang/jasa adalah sebagai berikut:

Jalur Umum (Online): Rp 1.800.000,-
Jalur UMKM (Online): Rp 500.000,- (Memerlukan Surat Keterangan UKM dari Dinas terkait).

Contoh Kasus: Sengketa Kemiripan Bunyi

Bayangkan Anda ingin mendaftarkan merek sepatu dengan nama 'NIKEI'. Meskipun secara penulisan berbeda dengan merek global 'NIKE', kemungkinan besar permohonan Anda akan ditolak karena adanya 'persamaan pada pokoknya' secara fonetik (bunyi ucapan). DJKI sangat ketat dalam melindungi merek-merek terkenal untuk menghindari kebingungan konsumen (likelihood of confusion).

Kesimpulan dan Saran Hukum

Pendaftaran merek adalah investasi jangka panjang. Sebelum mendaftar, sangat disarankan untuk melakukan 'Trademark Screening' atau penelusuran merek terlebih dahulu di pangkalan data DJKI untuk melihat potensi kemiripan dengan merek yang sudah ada. Mengingat proses ini bisa memakan waktu 1-2 tahun hingga sertifikat terbit, ketelitian di awal adalah kunci.

Jika Anda merasa kesulitan menentukan kelas barang atau menghadapi keberatan dari pihak lain, berkonsultasi dengan konsultan Kekayaan Intelektual atau pengacara bisnis adalah langkah yang bijak untuk memastikan aset berharga Anda terlindungi secara maksimal.