Apa Itu KBLI 2025? Panduan Lengkap Cara Memilih Kode Klasifikasi Usaha yang Tepat

Ya, KBLI 2025 adalah pembaruan terbaru dari sistem klasifikasi ekonomi Indonesia yang wajib digunakan oleh setiap pelaku usaha untuk menentukan jenis kegiatan bisnisnya dalam sistem perizinan berusaha (OSS RBA). KBLI 2025 merupakan evolusi dari KBLI 2020, yang dirancang untuk mengakomodasi munculnya model bisnis baru, teknologi digital, dan komitmen keberlanjutan (green economy) yang belum terakomodasi secara spesifik pada versi sebelumnya.

Apa Itu KBLI 2025 dan Mengapa Penting?

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah kode klasifikasi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengelompokkan aktivitas ekonomi di Indonesia ke dalam kategori-kategori yang seragam. KBLI 2025 hadir sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global dan nasional yang sangat cepat dalam lima tahun terakhir. Tanpa pemilihan kode KBLI yang tepat, sebuah perusahaan tidak akan bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sesuai, yang pada akhirnya dapat menghambat operasional legal perusahaan.

Dasar hukum utama dari penerapan KBLI ini adalah Peraturan Badan Pusat Statistik yang secara periodik diperbarui untuk menyesuaikan dengan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) yang dikelola oleh PBB. Dalam konteks hukum Indonesia, pemilihan KBLI berdampak langsung pada:

Penentuan Tingkat Risiko Usaha (Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, atau Tinggi) sesuai PP No. 5 Tahun 2021.
Kewajiban pemenuhan standar sertifikasi produk atau jasa.
Kesesuaian kegiatan usaha dengan tata ruang wilayah (KKPR).
Hak akses terhadap fasilitas perpajakan atau insentif investasi tertentu.

Perbedaan Utama KBLI 2020 vs KBLI 2025

Banyak pelaku usaha bertanya, 'Mengapa harus ada KBLI 2025 jika KBLI 2020 masih terasa baru?' Jawabannya terletak pada spesifikasi kegiatan. KBLI 2025 melakukan pemecahan kode (splitting) pada sektor-sektor yang sebelumnya dianggap terlalu umum. Beberapa fokus utama dalam KBLI 2025 meliputi:

Ekonomi Digital: Kode yang lebih spesifik untuk AI (Artificial Intelligence), Blockchain, dan layanan SaaS (Software as a Service).
Energi Terbarukan: Klasifikasi yang lebih detail untuk industri baterai kendaraan listrik (EV) dan manajemen limbah karbon.
Industri Kreatif: Penajaman kategori untuk konten kreator, manajemen influencer, dan esports yang sebelumnya sering 'menumpang' di kode jasa informasi lainnya.

Langkah Praktis Memilih Kode KBLI yang Tepat

Memilih kode KBLI bukan sekadar mencari kata kunci yang mirip, melainkan memahami substansi kegiatan ekonomi yang dilakukan. Berikut adalah langkah-langkah yang disarankan oleh para ahli hukum korporasi:

1. Identifikasi Kegiatan Utama dan Penunjang

Tentukan apa aktivitas yang menghasilkan pendapatan terbesar (Core Business). Jangan mencampuradukkan kegiatan utama dengan kegiatan penunjang. Misalnya, jika Anda memiliki restoran yang juga menjual merchandise, maka KBLI utama Anda adalah jasa makanan dan minuman, bukan perdagangan eceran tekstil.

2. Bedakan Antara Perdagangan dan Jasa

Ini adalah kesalahan paling umum. Jika Anda menjual barang milik orang lain (reseller/distributor), gunakan kode Perdagangan Besar (Wholesale) atau Perdagangan Eceran (Retail). Namun, jika Anda memberikan keahlian atau tenaga kerja, gunakan kode Jasa.

3. Periksa Batasan Modal (PMA vs PMDN)

Untuk Penanaman Modal Asing (PMA), pastikan kode KBLI yang dipilih tidak masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) yang tertutup bagi asing atau memiliki syarat kemitraan dengan UMKM.

Studi Kasus: Transisi Bisnis Teknologi

Bayangkan PT Digital Maju yang didirikan tahun 2021 dengan KBLI 62019 (Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet). Di tahun 2025, perusahaan ini mulai mengembangkan modul kecerdasan buatan untuk analisis medis. Dalam KBLI 2025, terdapat kode baru yang lebih spesifik untuk 'Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Kesehatan'.

Jika PT Digital Maju tetap menggunakan kode lama, mereka mungkin akan kesulitan saat mengurus izin edar alat kesehatan digital dari Kementerian Kesehatan karena NIB mereka tidak mencerminkan aktivitas medis. Oleh karena itu, perusahaan wajib melakukan perubahan data di OSS dan menyesuaikan Anggaran Dasar jika diperlukan.

Pengecualian dan Hal yang Perlu Diperhatikan

Tidak semua perusahaan harus langsung mengganti kode KBLI mereka saat KBLI 2025 diluncurkan secara resmi. Biasanya, terdapat masa transisi yang diberikan oleh pemerintah. Namun, pembaruan wajib dilakukan apabila:

Perusahaan melakukan ekspansi ke bidang usaha baru.
Perusahaan melakukan perpanjangan izin operasional yang memerlukan verifikasi teknis.
Terdapat perubahan struktur permodalan yang signifikan.

Kesimpulan

Memahami KBLI 2025 adalah langkah fundamental dalam menjaga kepatuhan hukum bisnis Anda di Indonesia. Kesalahan dalam memilih kode dapat berakibat fatal, mulai dari hambatan pembukaan rekening bank perusahaan, penolakan pengajuan kredit, hingga sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha karena dianggap melakukan kegiatan yang tidak sesuai izin.

Jika Anda ragu dalam menentukan kode yang paling sesuai dengan model bisnis masa depan Anda, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan hukum atau notaris yang memahami struktur terbaru KBLI 2025 dan integrasinya dengan sistem OSS RBA.