Panduan Lengkap Membuat Anggaran Dasar PT yang Fleksibel untuk Founder

Banyak founder startup atau pengusaha pemula menganggap pembuatan Anggaran Dasar (AD) PT hanyalah sekadar formalitas administratif untuk mendapatkan akta notaris. Padahal, Anggaran Dasar adalah 'konstitusi' perusahaan Anda. Jika disusun terlalu kaku, Anda akan kesulitan saat ingin melakukan ekspansi, menerima investor baru, atau melakukan perubahan struktur organisasi di masa depan.

Dalam artikel ini, kami akan menuntun Anda langkah demi langkah untuk menyusun Anggaran Dasar PT yang tidak hanya memenuhi syarat legalitas berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), tetapi juga memberikan ruang gerak (fleksibilitas) bagi founder untuk bertumbuh.

Memahami Dasar Hukum: Mengapa Fleksibilitas Diperlukan?

Berdasarkan Pasal 15 UUPT, Anggaran Dasar wajib memuat sekurang-kurangnya nama, maksud dan tujuan, modal, serta struktur organisasi. Namun, hukum Indonesia sebenarnya memberikan ruang bagi founder untuk menambahkan klausul-klausul spesifik selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Fleksibilitas di sini berarti AD Anda harus mampu memfasilitasi skenario masa depan seperti suntikan modal ventura (VC), pembagian dividen yang berbeda, hingga mekanisme exit.

Langkah 1: Menentukan Struktur Modal yang Adaptif

Langkah pertama adalah menentukan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor. Untuk menjaga fleksibilitas, perhatikan hal berikut:

• Tetapkan Modal Dasar yang Cukup Tinggi: Sejak berlakunya UU Cipta Kerja, tidak ada batas minimum modal dasar (tergantung kesepakatan founder). Namun, menetapkan modal dasar yang cukup luas memungkinkan Anda menerbitkan saham baru di masa depan tanpa harus terus-menerus mengubah akta melalui RUPS luar biasa yang memakan biaya.

• Gunakan Rasio Modal yang Tepat: Pastikan minimal 25% dari Modal Dasar telah ditempatkan dan disetor penuh. Contoh: Jika Modal Dasar Rp1 Miliar, pastikan Rp250 Juta sudah disetor ke kas perusahaan.

Langkah 2: Mengatur Klasifikasi Saham (Multiple Classes of Shares)

Jangan terjebak dengan satu jenis saham saja. Pasal 53 UUPT memperbolehkan adanya klasifikasi saham. Untuk founder, ini sangat krusial. Anda bisa menciptakan klasifikasi saham berikut dalam Anggaran Dasar:

• Saham dengan Hak Suara Multipel: Memberikan founder kontrol lebih besar meskipun persentase kepemilikan berkurang setelah pendanaan.

• Saham Preferen: Biasanya diberikan kepada investor, yang memiliki hak prioritas atas dividen tetapi mungkin memiliki hak suara terbatas.

Instruksi: Mintalah Notaris Anda untuk mencantumkan klausul klasifikasi saham ini secara eksplisit agar Anda tidak perlu melakukan restrukturisasi besar saat investor masuk.

Langkah 3: Menyusun Mekanisme Pengambilan Keputusan (RUPS Digital)

Di era digital, kehadiran fisik di satu tempat untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seringkali tidak praktis. Pastikan Anggaran Dasar Anda mencakup:

• RUPS via Telekonferensi atau Video Konferensi: Masukkan klausul yang mengizinkan rapat dilakukan secara elektronik sesuai Pasal 77 UUPT.

• Keputusan Sirkuler (Circular Resolution): Ini memungkinkan pemegang saham mengambil keputusan tanpa rapat fisik, cukup dengan menandatangani dokumen keputusan secara tertulis (atau elektronik) oleh seluruh pemegang saham.

Langkah 4: Mengatur Pembatasan Pengalihan Saham (Right of First Refusal)

Sebagai founder, Anda tentu tidak ingin tiba-tiba rekan pendiri Anda menjual sahamnya ke pihak asing atau kompetitor tanpa persetujuan Anda. Gunakan klausul 'Right of First Refusal' (ROFR).

Cara Kerjanya: Jika salah satu pemegang saham ingin menjual sahamnya, ia wajib menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada (founder lain) dengan harga yang sama sebelum ditawarkan ke pihak luar.

Langkah 5: Antisipasi Deadlock dengan Klausul Penyelesaian Sengketa

Sering terjadi kebuntuan (deadlock) saat pemegang saham memiliki proporsi 50:50. Untuk menjaga kelangsungan bisnis, masukkan mekanisme penyelesaian sengketa dalam Anggaran Dasar, seperti:

• Mediasi melalui pihak ketiga yang ditunjuk.

• Mekanisme Buy-Sell: Salah satu pihak membeli saham pihak lainnya berdasarkan valuasi tertentu.

Prosedur Administratif: Dari Notaris ke Kemenkumham

Setelah draf Anggaran Dasar selesai disusun dengan klausul fleksibel di atas, ikuti langkah administratif berikut:

1. Finalisasi Draf dengan Notaris: Pastikan notaris memahami bahwa Anda menginginkan klausul custom, bukan sekadar template standar.

2. Penandatanganan Akta Pendirian: Dilakukan di hadapan notaris oleh seluruh founder.

3. Pengesahan Kemenkumham: Notaris akan mendaftarkan akta tersebut melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk mendapatkan status badan hukum.

4. Pendaftaran NIB di OSS RBA: Gunakan dokumen pengesahan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas operasional Anda.

Kesimpulan

Membuat Anggaran Dasar yang fleksibel adalah investasi jangka panjang. Dengan mengatur struktur modal yang adaptif, klasifikasi saham yang jelas, dan mekanisme pengambilan keputusan modern, Anda telah memberikan fondasi yang kuat bagi perusahaan untuk berkembang tanpa hambatan hukum yang berarti. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli hukum bisnis untuk memastikan setiap klausul spesifik Anda terlindungi secara legal.